Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG sebagai berikut : Sesuai Pasal 4 : Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah,menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pasal 5 : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota. (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota; e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.